Anthropology of Women and Anthropology of Gender

Anthropology of Women and Anthropology of Gender

Anthropology of Women

Anthropology of Women

Antropologi wanita yang baru dimulai pada awal tahun 1970-an, muncul akibat sebuah kritik terhadap bias endosentris dalam antropologi ketika mengkaji status perempuan dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan Moore (1998:10-11), masalah pertama yang segera teridentifikasi adalah bias laki-laki, yang terlihat memiliki tiga ‘tingkatan’ bias.

  • Bias pertama adalah bisa yang muncul dari para antropolog, yang membawa ke dalam penelitian mereka berbagai asumsi dan harapan mengenai hubungan antara wanita dan pria serta signifikansi hubungan-hubungan tersebut untuk memahami masyarakat yang lebih luas.
  • Bias kedua adalah bias yang terdapat pada kelompok masyarakat yang sedang diteliti.
  • Lalu bias ketiga terbentuk karena adanya bias yang melekat dalam kebudayaan Barat.

Dari ketiga bias yang memunculkan kajian ini, menurut saya bias kedua lah yang paling menarik untuk dijadikan fokus analisis.

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dalam relasi gender yang memperlihatkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Hal ini didukung oleh Handayani dan Novianto (2004) yang menyatakan bahwa dalam budaya Jawa yang cenderung paternalistik, laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa.

Indrawati menambahkan bahwa perempuan Jawa diharapkan dapat menjadi seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh pada kekuasaan laki-laki, yang pada masa dulu terlihat dalam sistem kekuasaan kerajaan Jawa (keraton). Hal ini senada dengan pendapat Widyastuti (2005) yang mengutip Kusujiarti, perempuan Jawa lebih banyak menjadi sasaran ideologi gender yang hegemonik yang menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.

Istilah wanita itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti wani ditata (berani ditata). Pengertian ini telah mencirikan adanya tuntutan kepasifan pada perempuan Jawa. Selain itu istilah putra mahkota (bukan putri mahkota), kawin paksa, dan babakan pingitan yang diberlakukan kepada perempuan yang akan menikah, ditangkap Widyastuti (2005) sebagai persoalan gender yang dihadapi perempuan Jawa.

Mulai dari awal pemilihan pasangan hidup, laki-laki Jawa biasanya disarankan untuk tidak memilih perempuan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam perkawinan, istilah kanca wingking, yakni bahwa perempuan adalah teman di dapur akan mewarnai kehidupan perkawinan pasutri Jawa. Konsep swarga nunut, neraka katut (ke surga ikut, ke neraka pun turut) juga menggambarkan posisi perempuan Jawa yang lemah sebagai seorang istri (Handayani dan Novianto, 2004).

Selain itu bagi masyarakat Jawa, perempuan sejati adalah perempuan yang tetap tampak lembut dan berperan dengan baik di rumah sebagai ibu maupun istri, di dapur maupun di tempat tidur. Masyarakat Jawa berharap perempuannya bersikap dan berperilaku halus, rela menderita, dan setia. Ia diharapkan dapat menerima segala sesuatu bahkan yang terpahit sekalipun.

Perempuan Jawa pada masa kolonial Belanda 1901

Perempuan Jawa pada masa kolonial Belanda 1901

Berkaitan dengan prinsip hormat, sedapat mungkin perempuan Jawa tidak tampil dalam sektor publik karena secara normatif perempuan tidak boleh melebihi suami. Kalaupun kemungkinan untuk tampil tersedia, perempuan Jawa diharapkan tidak menggunakan kesempatan itu jika dapat mengganggu harmoni kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, istri tidak boleh mempermalukan suami. Istri harus selalu menghormati dan menghargai suami, menempatkan suami begitu tinggi, dan memenuhi segala kebutuhan suami.

Namun demikian, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa sistem bilateral, dan bukan paternalistik, yang justru tampak dalam praktik hidup sehari-hari pada masyarakat Jawa. Sebagian orang menganggap perempuan Jawa memiliki kekuasaan yang tinggi mengingat sumbangannya yang umumnya cukup besar dalam ekonomi keluarga yang dicapai melalui partisipasi aktif mereka dalam kegiatan produktif (Widyastuti, 2005). Handayani & Novianto (2004) juga menyebutkan fungsi istri sebagai manajer rumah tangga justru membuat posisi kontrol perempuan Jawa menjadi lebih kuat.

Selain itu adanya konsep istri sebagai sigaraning nyawa, bukan sekedar konco wingking juga memberikan gambaran posisi yang sejajar dan lebih egaliter terhadap perempuan Jawa (Handayani & Novianto, 2004). Istilah konco wingking pun tidak selalu lebih rendah, tergantung bagaimana perempuan Jawa memaknainya. Sama seperti sutradara yang bekerja di belakang layar dan tidak pernah terlihat dalam filmnya tetapi dapat menentukan jalannya film.

Handayani & Novianto juga berpendapat bahwa perempuan Jawa bukannya tidak memiliki otoritas pribadi. Hanya saja ia harus mencari cara agar kehendaknya terpenuhi tanpa mengacaukan harmoni dengan keluar dari tatanan budaya. Oleh karena itu pengabdian total perempuan Jawa merupakan strategi diplomasi untuk mempunyai otoritas dan mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Jadi secara struktur formal, mereka terlihat tidak berpengaruh. Namun secara informal, pengaruh mereka sangat besar. Bahkan lama kelamaan suami yang akan tergantung kepada istrinya terutama secara emosional. Pada posisi inilah, perempuan Jawa akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya.

Selain itu, Indrawati (2002) berpendapat saat ini memang telah terjadi pergeseran kedudukan dan relasi gender masyarakat Jawa. Menurutnya, modernisasi, emansipasi perempuan, dan masuknya pengaruh budaya Barat, telah menggeser pola relasi gender mengarah kepada persamaan derajat dan kedudukan. Sedikit banyak diperkirakan pergeseran pola relasi gender ini dapat pula mempengaruhi kehidupan perkawinan masyarakat Jawa meskipun belum ada penelitian empiris mengenai hal ini.

Dari kenyataan yang ada ini lah, bias kedua sangat mempengaruhi munculnya kajian yang menarik bagi anthropology of women dalam kehidupan masyarakat Jawa. Bagaimana kondisi, peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Jawa. Dari dalam masyarakat itu sendiri lah yang memunculkan bias ini terjadi, dan menarik untuk dijadikan fokus analisis.

Selain menarik bagi anthropology of women, peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Jawa juga menarik bagi anthropology of gender. Anthropology of gender tidak hanya membahas mengenai perempuan Jawa saja, tetapi juga hubungan perempuan dengan laki-laki, peran gender dalam membentuk masyarakat, ideologi gender, sistem ekonomi dan struktur politiknya.

Pembagian kerja yang terjadi antara laki-laki dan perempuan didasari oleh pranata perkawinan masyarakat Jawa. Laki-laki yang ‘membeli’ perempuan bisa bebas memberikan tugas apa saja terhadap perempuan. Ada pekerjaan yang identik dengan jenis kelamin pria yang berhubungan dengan ranah publik. Pekerjaan perempuan bertugas untuk merawat dan mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ranah domestik.

Sebagaimana dikatakan Sherry B. Ortner (1974:73-74), perempuan dikatakan lebih dekat dengan alam, sedangkan laki-laki lebih dekat dengan kebudayaan. Selain itu juga dapat dilihat bagaimana pengelompokan berdasarkan jenis kelamin ini berdampak terhadap ruang yang diterima, laki-laki ruang publik dan perempuan ruang domestik.

Perempuan Jawa sangat bergantung dengan laki-laki, baik dalam hal memperoleh pasangan hidup maupun hal ekonomi. Ketergantungan tersebut memunculkan sikap perempuan yang lemah dan mudah diatur.  Jika melihat pada pembagian kerja perempuan yang diatur oleh seorang pria, maka kata ketidak-adilan lah yang muncul. Tidak adanya pemberontakan oleh perempuan yang disebabkan ‘pembelian’ pada saat pernikahan juga memunculkan ketidakadilan di dalam kehidupan bermasyarakat di sini.

Perempuan disini sangat merepresentasikan gender perempuan, yaitu feminim yang dinilai memiliki sifat lemah lembut, keibuan, dan sebagainya dianggap tidak memiliki kekuatan yang kuat sehingga mereka bergantung terhadap laki-laki yang lebih memiliki power.

Ideologi gender yang tertanam di masyarakat sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat Jawa. Bagaimana posisi perempuan yang diakibatkan oleh sikap yang dibangung sejak kecil berdasarkan jenis kelamin dan gendernya. Perempuan yang feminim dianggap lemah dan mudah diatur oleh para laki-laki. Ironisnya, keluarga dan adat Jawa sendiri lah yang membentuk dan mengkonstruksi pembagian wilayah serta kerja berdasarkan gender ini. Adanya kewajiban dan hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ideologi gender membuat kedudukan dan peran atas perempuan dan laki-laki pun dibedakan satu sama lain. (Sri Fitri Ana, Antropologi, Universitas Indonesia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s