Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan, Bab 5 & 6 Tony Rudyansjah

Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan, Tony Rudyansjah

 Bab 5 & 6

Pada bab 5 dan 6 buku ini menjelaskan mengenai adat, identitas, dan kekuasaan. Adat istiadat pada dasarnya terdiri dari segala “kearifan” masyarakat yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat. Hakikat sebenarnya dari sultan adalah mengejawantahkan esensi dari adat dalam rangka keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Sultan bersifat melingkupi segalanya, karena adat melingkupi segalanya. Adat, atau sara dalam bahasa Wolio, merupakan hal yang utama dan harus dijaga. Yang bertugas menjaga sara yaitu siolimbona. Adat adalah kehidupan itu sendiri. Sultan boleh berganti, namun sara harus kekal sifatnya. Dalam tradisi Wolio sara merupakan sesuatu yang rahasia. Hanya siolimbona yang diperbolehkan mengetahui ketentuan dan kandungan sara.

Esensi dari sara Wolio merupakan kehidupan dari masyarakat Wolio sendiri. Sultan sebagai wujud konkret dari adat harus mendapat dukungan kekuatan gaib untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Selain itu membutuhkan mekanisme lain dengan cara mentransformasikan diri sultan yang tadinya merupakan satu entitas yang bersifat mistis menjadi satu entitas yang bersifat legal. Hal ini didasarkan pada ajaran wahdat al wujud dari tasawuf, yang di Buton kemudian dijadikan semacam konstitusi dari kesultanan, yang dikenal dengan Sarana Wolio yang di dalamnya terkandung ajaran Murtabat Tujuh (tujuh tingkatan dari keberadaan).

Sultan di dalam kesultanan Wolio di tanggapi sebagai perwujudan konkret dari Allah SWT, dianggap sebagai ketentuan yang datang dari Ilahi untuk mengatur kehidupan manusia, dan dianggap sebagai ‘alam barzah’, yang menjadi penghubung antara kehidupan manusia di dunia fana dengan alam akhirat yzang kekal. Kesultanan dalam melanggengkan kekuasaan tidak hanya meminta dukungan para elite masyarakat, tetapi juga menciptakan jaringan mata-mata dengan cara menikahi dua belas gadis pilihan dari masing-masing daerah untuk memantau siapa saja yang loyal dan yang melawan terhadap kesultanan.

Manusia harus berpikir dalam kerangka kebudayaan tertentu dengan menyesuaikan, memodifikasi, dan mentransformasi apa yang ada dalam kebudayaannya agar sesuai dengan kepentingannya saat itu. Sultan pada masa dahulu dapat menghapuskan hak seseorang untuk menduduki jabatan adat sampai pada keturunannya, menentukan seseorang menjadi budak, atau hukum penggal kepala. Pada masa kini amanat ‘hidup’ yang ada pada pemimpin tetap diakui, tetapi terjadi pergeseran penafsiran, dimana pemimpin pada masa kini harus menampilkan kualitas diri yang membangkitkan semangat hidup bagi rakyatnya, terutama harus bisa memberikan kehidupan bagi rakyatnya. Pergeseran penekanan ajaran adat ini dapat dikatakan merupakan transformasi di dalam kontinuitas dan kontiunitas di dalam transformasi dari kebudayaan Wolio.

Identitas diri suatu masyarakat sebenarnya tidak hanya merupakan konfigurasi dinamika pelbagai bentuk dan kekuatan internal yang berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, melainkan juga hasil konstruksi yang menginkorporasikan pelbagai elemen budaya masyarakat lainnya, yang saling berinteraksi baik di dalam jaringan relasi sosial ranah lokal maupun semesta sosial-budaya yang lebih luas. Identitas diri Wolio merupakan suatu konstruksi yang bersifat politis yang mempertimbangkan kepentingan dan posisi diri ditengah pelbagai unsur dan elemen yang beroperasi baik di dalam ranah lokal maupun regional menjadi sangat penting peranannya. Keberdaulatan dan kekuasaan di dalam semesta budaya Wolio dikonseptualisasikan sebagai suatu proses akumulasi daripada proses penaklukan atau penggantian. Batasan identitas etnis merupakan konstruksi politis yang tidak dapat dibatasi ke dalam satu klasifikasi bersifat spasial dan temporal yang alami seperti yang digambarkan Barth.

Identitas bersifat cair, dapat dialektikan secara internal dan eksternal, merupakan inkorporasi dari apa yang ada di sekeliling individu tersebut. Identitas adalah proses artikulasi, memosisikan diri, peluang, dan identifikasi. Identitas harus ada perwujudan konkret dalam bentuk tindakan dan diakui dalam relasi sosial. (Sri Fitri Ana, Antropologi, Universitas Indonesia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s